Dari Sleman Untuk Indonesia

Bulan- bulan ini warga korban erupsi merapi maupun warga kategori hampir miskin  tidak memiliki jaminan kesehatan karena jamkesmas untuk korban erupsi merapi yang sudah diajukan sejak tahun 2011 belum ada kejelasan serta dana bantuan sosial kesehatan yang biasa diakses melalui surat  keterangan tidak mampu (SKTM) tidak bisa digunakan. Akibatnya adalah banyak warga yang tidak memiliki jaminan tersebut terbelit hutang atau menjual aset karena harus membiayai keluarganya yang sakit. Hal  ini merupakan kemunduran dalam kebijakan kesehatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Pada sisi lain, berdasarkan evaluasi tim penanggulangan kemiskinan daerah program jaminan kesehatan untuk warga miskin dan bantuan sosial kesehatan merupakan dua program pokok terkait penanganan kemiskinan yang paling  tepat sasaran. Saat ini hanya warga miskin yang terdata saja yang memiliki jaminan kesehatan melalui jamkesmas dan jamkesda. Dengan catatan jamkesda Sleman memiliki kekurangan anggaran yang cukup besar. Masalah ini ditambah dengan jaminan dari propinsi yang diperbaharui sistemnya melalui program COB (coordination of benefit) hanya membeikan kuota untuk 50 ribu warga Sleman dan jaminan maksimal 5 juta per pasien, tanpa mentoleransi adanya surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Fraksi PKS berpendapat bahwa berbagai  program tersebut bukan merupakan kemajuan pelayanan kesehatan, tetapi sebaliknya merupakan kemunduran dibandingkan tahun tahun lalu. FPKS berpendapat pemerintah lebih mengutamakan teori  teori kebijakan dan mengutamakan penghematan anggaran dibandingkan melayani warganya. Pada sisi lain ketersediaan anggaran di daerah tahun ini cukup besar. FPKS berpendapat kebijakan pelayanan kesehatan mengalami kemunduran  karena fakta di lapangan semakin banyak warga yang kurang mampu tidak terlayani pembiayaan kesehatannya oleh pemerintah.

Hal ini disebabkan karena berbagai aturan yang digulirkan hanya berlandaskan teori teori di atas meja tanpa didukkung pengalaman lapangan serta kemampuan pendataan yang memadai. Sebagai contoh, program jamkesmas dari pemerintah pusat yang digulirkan di Sleman memiliki kuota untuk lebih dari seratus ribu warga. Tetapi ketika didetilkan ternyata data yang cocok dengan data warga miskin kabupaten Sleman terbaru hanya sekitar 25 persen. Artinya lebih banyak jamkesmas yang tidak tepat sasaran karena memakai data yang sudah tidak up to date. Contoh lain program COB dari pemerintah propinsi sudah menutup adanya peluang selain data miskin, tapi sisi lain data yang dipakai pemerintah pusat dan daerah 75 persen tidak cocok. FPKS bisa memahami jika diblapangan yang terjadi saat ini adalah ironi, dimana banyak warga yang seharusnya mendapat jaminan kesehatan tidak tercover gara gara keruwetan sistem dan berbagai kebijakan yang dikembangkan pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten yang hanya berlandaskan pemikirannya sendiri tanpa koordinasi yang baik.

FPKS minta agar bupati beserta institusi DPRD segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi berbagai keruwetan ini. Apabila diperlukan perda kabupaten Sleman tentang Jaminan kesehatan daerah direvisi agar bisa mengantisipasi warga miskin yang belum tercover dalam jaminan kesehatan. Apabila tidak segera diambil tindakan, dikhawtirkan tahun ini terjadi lonjakan angka kemiskinan. Selain itu, komplain warga masyarakat yang kesulitan biaya pengobatan saat ini sudah membanjir di dewan. Langkah harus segera diambil adalah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi tentang jamkesmas dan program COB. Selain itu di tingkat kabupaten adalah dengan melakukan perubahan regulasi dari perda jamkesda, perda apbd, dan perbubnya.

Huda Tri Yudiana (wakil ketua/anggota komisi d)