PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS DPRD SlEMAN TENTANG APBD TAHUN 2012
November 14th, 2011 - Tags: APBD 2012, PANDANGNA UMUM PKS, pksPosted in Fraksi Bicara, Parlementaria
PANDANGAN UMUM FRAKSI PK SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
APBD TAHUN 2012
Fraksi PKS menyadari bahwa dalam pembahasan raperda APBD tahun ini berdasarkan nota yang disampaikan saudara Bupati, kita mengalami keterbatasan anggaran sehingga harus mengambil skala prioritas dengan sebaik- baiknya. FPKS minta agar berbagai program yang menyentuh secara langsung kepada kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama, selain itu kami juga menghimbau agar dilakukan efisiensi terhadap anggaran aparatur, termasuk anggaran DPRD.
Sidang paripurna yang kami hormati,
Beberapa hal yang kami sampaikan dalam pandangan umum raperda Perubahan APBD tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Penambahan Dana Alokasi Umum tahun 2012
Nota tentang yang disampaikan Saudara Bupati tentang raperda APBD tahun 2012 menyebutkan adanya penambahan dana alokasi umum yang cukup signifikan, akan tetapi tidak disebutkan berapa besaran angkanya. Nota pengantar APBD tahun 2012 tersebut masih mengacu angka – angka sebagaimana dalam KUA dan PPA. Kami menanyakan berapakah tambahan Dana Alokasi Umum untuk kabupaten Sleman, juga tambahan anggaran – anggaran lain dari pemerintah pusat yang belum terbahas dalam proses di panitia anggaran.
Kami juga minta terkait penambahan DAU sebesar 160 milyar lebih tersebut dilakukan pembahasan bersama DPRD, dengan prioritas program untuk masyarakat sesuai usulan dewan.
2. Penambahan Anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan menjadi 7 Milyar
Kami minta agar anggaran untuk bantuan pelayanan kesehatan ditambahkan menjadi 7 milyar pada APBD tahun 2012 ini. Menurut pantauan kami di lapangan, program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Sleman yang tidak mampu tetapi tidak termasuk dalam kriteria warga miskin. Sebagai gambaran, anggaran yang disediakan tahun lalu sebesar 1,5 milyar hanya mampu memberikan bantuan dengan sangat minimalis, yaitu hanya 20 persen dari plafon ketentuan peraturan bupati sebesar 50 persen dari biaya pengobatan. Itupun dengan antrian yang panjang dan berbulan – bulan, terutama saat menunggu perubahan anggaran. Tanpa penambahan anggaran bantuan sekaligus anggaran pendampingannya FPKS berpendapat program ini hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban pemda saja, karena tidak memiliki efek membantu masyarakat secara signifikan.
3. Penambahan anggaran Jamkesda bagi warga miskin menjadi 15 milyar
Kami minta agar anggaran jaminan kesehatan daerah untuk warga miskin ditambahkan menjadi 15 milyar. Penambahan anggaran tersebut kami minta karena dengan plafon anggaran dan berbagai perhitungan yang dilakukan dinas kesehatan saat ini tidak sesuai dengan realitas pemberian jaminan kesehatan bagi warga miskin di lapangan. Dinas kesehatan selalu memberikan keterangan bahwa anggaran jamkesda cukup sesuai perhitungan teoritis yang sudah dilakukan. Masalahnya adalah pada kenyataannya warga miskin yang sakit dan memiliki kartu warga miskin, tetapi tidak memegang kartu jamkesmas sebagian besar masih harus membayar cukup besar (sekitar 50% dari biaya rumah sakit). Padahal seharusnya mereka bebas biaya, sabagaimana pemegang kartu jamkesmas. Selain itu kami juga mengamati bahwa anggaran JPKM dari tahun 2010 mengalami penurunan, sehingga pelayanan pembiayaan kesehatan di Sleman juga mengalami penurunan terus.
4. Bantuan biaya cuci darah dan penyakit berat lainnya sebesar 4 milyar
Kami minta agar dianggarkan bantuan khusus bagi warga Sleman yang sakit berat dan tidak memiliki atau penyakitnya tidak terjamin dalam pedoman pelaksanaan jamkesmas atau jamkesda. Berdasar berbagai laporan yang kami terima dari masyarakat, saat ini penderita penyakit berat khususnya pasien yang harus cuci darah tidak ada penjaminan atau bantuan dari pemerintah, padahal perawatan tersebut mereka butuhkan untuk bertahan hidup.
5. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta
Kami minta agar dianggarkan untuk tahap – tahap pelaksanaan peraturan daerah tentang jaminan kesehatan daerah yang mencakup untuk seluruh warga. Kami belum melihat langkah signifikan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan perda ini. Berbagai bantuan kesehatan akan bisa terkurangi apabila perda ini dilaksanakan. Juga pendataan warga miskin bisa lebih akurat apabila perda ini dilaksanakan.
6. Penambahan anggaran pendataan warga miskin menjadi 400 juta
Kami minta anggaran pendataan warga miskin ditambah hingga 400 juta untuk memperbaiki kualitas pendataan. Selain itu kami juga minta agar updating data warga miskin bisa dilakukan setiap saat, khususnya untuk kasus – kasus tertentu apabila ada kesalahan teknis pendataan di lapangan.
7. Penambahan anggaran JPPD per satuan siswa
Kami minta penambahan anggaran JPPD per satuan siswa ditambahkan menjadi 2 juta untuk siswa SMA dan 2,4 juta untuk siswa STM. Penambahan ini sangat penting karena format JPPD sebesar 1,6 juta untuk siswa SMA dan 1,8 juta untuk siswa STM tidak mencukupi biaya yang dibutuhkan. Akibatnya adalah kebijakan biaya gratis untus siswa miskin tingkat SMA dan STM sangat banyak dilanggar karena sekolah tidak memiliki dana yang cukup untuk menutup biaya mereka.
8. Anggaran BOSDA, dan insentif GTT/PTT
Kami minta rincian anggaran dan penjelasan kebijakan BOSDA, dan insentif GTT/PTT tahun 2012. Kami juga minta penjelasan terkait penghitungan anggaran BOSDA dan pelaksanaannya berdasarkan tahun ajaran / anggaran. Selain itu kami minta penjelasan tentang syarat penerima insentif maupun ssertifikasi guru. Kami minta syarat – syarat tersebut tidak diperberat dengan menaikkan masa kerja untuk setiap tahunnya.
9. Anggaran bantuan untuk siswa rawan putus sekolah, siswa yang memiliki tunggakan, serta siswa berprestasi sebesar 2 milyar
Meskipun kebijakan BOSDA dan JPPD sudah digulirkan dengan berbagai aturannya, kami masih mendapatkan laporan bahwa banyak siswa yang tidak masuk dalam data warga miskin tetapi mereka tidak mampu membayar biaya sekolah. Beberapa diantara mereka menunggak pembayaran dan bahkan ada sekolah yang menahan ijazahnya karena masih menunggak. Terkait siswa berprestasi kami juga minta untuk mendapatkan perhatian lebih. Kami tidak ingin di Sleman ini ada warga yang kesulitan melaksanakan wajib belajar karena masalah biaya.
10. Jaminan Pendidikan dan Kesehatan untuk warga Korban Erupsi Merapi
Kami minta agar seluruh warga yang terdampak erupsi merapi di lima kecamatan dimasukkan dalam program penjaminan pendidikan dan kesehatan pada tahun 2012. Penjaminan tersebut kami minta dikoordinasikan dengan pemerintah pusat maupun propinsi, apabila tidak direspon positif kami minta agar dianggarkan di APBD. Anggaran tersebut meliputi JPPD maupun pembebasan biaya SD dan SMP untuk warga korban merapi. Selain itu para korban merapi kami minta dimasukkan dalam data penerima jamkesmas tahun 2012, apabila tidak bisa kami minta dijamin melalui jamkesda. Kami minta agar eksekutif membuat perhitungan anggarannya dan disampaikan pada kami dalam jawaban bupati
11. Bantuan Penyandang Cacat Berat dan anggaran alat bantu untuk penyandang cacat sebesar 350 juta.
Kami minta penjelasan, berapakah dana untuk bantuan penyandang cacat berat yang belum tercover oleh pemerintah pusat, dan berapa orang yang memenuhi kriteria tetapi belum mendapatkan bantuan. Kami minta semua penyandang cacat berat mendapatkan bantuan sebagaimana program yang sudah berjalan. Kami minta agar dianggarkan alat bantu untuk penyandang cacat sebesar 350 juta. Anggaran ini sebenarnya sudah direncanakan tetapi tidak jadi dimunculkan karena keterbatasan dana.
12. Pelatihan dan penguatan modal untuk penyandang cacat sebesar 350 juta dan 500 juta
Kami minta agar anggaran pelatihan untuk penyandang cacat yang rencananya mau dihapuskan dalam APBD 2012 dimunculkan kembali sebesar 350 juta. Kami juga minta agar dianggarkan penguatan modal khusus untuk penyandang cacat sebesar 500 juta. Tahun 2010 anggaran penguatan modal ini pernah ada, tetapi tidak direaliasikan sampai akhir tahun dengan berbagai alasan dari pihak eksekutif.
13. Anggaran susu untuk siswa miskin sebesar 2 milyar
Kami minta agar dianggarkan bantuan susu untuk siswa miskin sebesar 2 milyar untuk mencukupi kebutuhan siswa miskin yang tidak memperoleh asupan gizi secara cukup. Kami tidak ingin anggaran ini dipotong karena tidak akan efektif pelaksanaannya.
14. Penambahan operasional bantuan pelayanan kesehatan, operasional transmigrasi, dan rehab gudang logistic bantuan merapi sebesar 100 juta, 200 juta dan 150 juta.
Kami minta agar ditambahkan anggaran operasional bantuan pelayanan kesehatan sebesar 100 juta, operasional pelaksanaan transmigrasi sebesar 200 juta dan rehab gudang logistic bantuan merapi sebesar 150 juta. Anggaran tersebut dalam pandangan kami sangat penting untuk kelancaran petugas di lapangan dalam rangka memfasilitasi masyarakat
15. Kenaikan PAD
Kami minta agar Pendapatan Asli Daerah ditambahkan 8 milyar dari target yang saat ini sudah dipatok. Landasan permintaan kami ini adalah untuk optimalisasi potensi PAD yang ada, terutama dari sector pajak mineral bukan logam yang kami nilai sangat minim target dan realisasi yang saat ini sudah berjalan. Minimnya target PAD dari sector ini dalam pandangan kami akan membuka peluang kebocoran di lapangan.
16. Studi potensi PAD
Kami minta dianggarkan untuk studi potensi PAD secara serius di kabupaten Sleman untuk memaksimalkan PAD dari berbagai sector. Anggaran yang kami minta adalah sebesar 100 juta.
17. Studi Pengembangan Produk Lokal Khas Sleman
Kami juga minta dianggarkan untuk studi pengembangan produk local khas Sleman untuk mendukung pariwisata. Misalnya oleh – oleh dan souvenir khas Sleman yang selama ini kami pandang belum diperhatikan secara serius. Anggaran yang kami minta adalah sebesar 100 juta
18. Anggaran untuk Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian dinaikkan menjadi sebesar 1 juta per bulan
Kami minta anggaran untuk THL penyuluh pertanian dinaikkan menjadi 1 juta per bulan, dari saat ini sebesar 500 ribu per bulan. Kenaikan anggaran ini diperlukan agar kinerja mereka semakin baik di lapangan.
19. Bantuan Pupuk untuk Petani Miskin sebesar 4 milyar
Data yang kami dapatkan jumlah warga miskin yang berprofesi sebagai petani berjumlah 19.627 orang dan yang berprofesi sebagai buruh tani sebesar 16.821 orang. Kami belum melihat perhatian pemerintah daerah secara signifikan untuk petani yang masuk dalam criteria warga miskin. Pada sisi lain pemerintah sangat berkepntingan terhadap mereka untuk menjaga ketahanan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta dianggarkan bantuan pupuk secara berimbang kepada petani miskin sebesar 4 milyar untuk mengurangi biaya produksi mereka.
20. Dana Penunjang pelaksanaan E-KTP
Kami minta agar dianggarkan dana penunjang pelaksanaan e-KTP sebesar 1,4 milyar untuk berbagai keperluan petugas di lapangan agar program ini terlaksana secara baik. Selain itu kami juga minta agar dianggarkan dana untuk mobilisasi warga yang memiliki keterbatasan seperti orang tua, penyang cacatt, dan sebagainya sebesar 500 juta.
21. Dana Penunjang Pelayanan umum di kecamatan sebesar 170 juta
Kami minta agar dianggarkan untuk pembelian printer dan alat scan di kecamatan – kecamatan 170 juta untuk peningkatan pelayanan umum.
22. Dana tambahan untuk perbaikan jalan dan prasarana umum sebesar 8 milyar
Kami minta agar ditambahkan anggaran sebesar 8 milyar untuk fasilitas jalan dan prasarana umum dari anggaran yang sudah ada saat ini. Tambahan anggaran ini kami minta karena masih sangat banyak fasilitas umum yang perlu perbaikan
23. Dana bantuan sarana fisik untuk masyarakat sebasar 100 juta per desa
Kami minta agar dianggarkan dana bantuan untuk sarana fisik masyarakat seperti perbaikan jalan, gorong – gorong, dan sebagainya sebesar 100 juta per desa. Dana ini diluar dana gotong royong yang berbasiskan dusun. Dana yang kami usulkan ini untuk program – program masyarakat yang membutuhkan dana cukup besar dan bisa dilaksanakan secara swadaya.
24. Kenaikan TPAPD sebesar 100 ribu per perangkat desa
Kami minta agar TPAPD untuk perangkat desa dinaikkan sebesar 100 ribu per orang pada tahun 2012 ini. Kenaikan ini kami pandang penting untuk memperbaiki kinerja dan mendekatkan pada standar SK Gubernur.
25. Anggaran pos bantuan untuk kemasyarakatan ditambah 5 milyar
Kami minta agar anggaran pos bantuan untuk program – program organisasi kemasyarakatan ditambah sebesar 5 milyar dari dana yang ada. Penambahan ini untuk merespon berbagai proposal dari masyarakat yang masuk dan belum terpenuhi.
26. Bantuan Konblok untuk jalan lingkungan sebesar 5 milyar
Kami minta agar dianggarkan bantuan konblok untuk jalan lingkungan sebasar 5 milyar. Bantuan ini dalam pandangan kami perlu diinisiasi dalam rangka pembangunan wilayah yang ramah lingkungan sekaligus untuk pemberdayaan korban bencana Merapi.
Sleman, 14 November 2011
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Kabupaten Sleman
